Pemerintah menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6% untuk pekerja berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan, untuk rumah seharga sampai Rp500 juta. Rencananya berlaku pada 2027. Pada Jumat, 16 Oktober 2026, BP Tapera menyatakan skema bantuan rumah untuk kelas menengah masih dirancang bersama beberapa kementerian, dan batas penghasilan serta harga rumahnya belum diputuskan. Kalau bunga 6% itu jadi, pinjaman Rp450 juta selama 20 tahun berarti cicilan sekitar Rp3.223.940 per bulan. Dengan bunga 9% sebagai pembanding, cicilannya sekitar Rp4.048.767, atau Rp824.827 lebih mahal setiap bulan.

Apa yang sudah diumumkan?

Rencana ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 1 Oktober 2026, seperti dikutip EmitenNews dari siaran langsung Sekretariat Presiden. Pokoknya:

  • KPR bersubsidi dengan bunga 6% untuk pekerja berpenghasilan tetap sekitar Rp17 juta per bulan.
  • Harga rumah yang bisa dibeli lewat program ini paling tinggi Rp500 juta.
  • Program ini perluasan dari skema yang sebelumnya disiapkan untuk pelaku usaha kecil yang penghasilannya tidak tetap.
  • Pemerintah masih mematangkan programnya dan menyebut akan menjalankannya pada 2027.

Kontan pada 5 Oktober juga menulis rencana penerapannya pada 2027. Pada 9 Oktober, Kontan mengutip Indonesia Property Watch (IPW) yang menyebut skema ini bisa menyasar penghasilan gabungan, misalnya suami dan istri, sampai Rp17 juta. Jadi apakah batasnya untuk penghasilan satu orang atau gabungan, sumber-sumber ini belum seragam.

Apa yang baru dari BP Tapera?

Kompas melaporkan pernyataan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho pada 16 Oktober 2026:

  • BP Tapera sudah ikut merancang skema bantuan rumah untuk kelas menengah. Rancangannya sudah dipresentasikan dan masih dibahas dengan Kementerian Keuangan, Kemenko Perekonomian, dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  • Masih ada aturan yang perlu disiapkan, termasuk insentif dan anggaran dari negara.
  • Batas penghasilan penerima dan harga rumah tertinggi masih dikaji, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).

Heru juga memberi data penerima rumah subsidi lewat skema FLPP:

  • Penghasilan Rp3 juta sampai Rp8 juta: sekitar 94% penerima
  • Penghasilan Rp8 juta sampai Rp10 juta: sekitar 4%
  • Penghasilan Rp10 juta sampai Rp14 juta: sekitar 2%

Kompas menempatkan pernyataan BP Tapera ini dalam satu laporan dengan rencana bunga 6% dari Airlangga. Heru sendiri tidak menyebut angka bunga dalam kutipan tersebut.

Kenapa ini penting?

Selama ini KPR subsidi terutama dipakai orang berpenghasilan sampai sekitar Rp8 juta. Orang dengan penghasilan di atas itu sering terjepit: terlalu besar untuk rumah subsidi, tetapi berat untuk rumah komersial. Selisih bunga beberapa poin persen pada pinjaman ratusan juta rupiah selama 20 tahun bisa berarti ratusan ribu rupiah per bulan, seperti terlihat di contoh berikut.

Contoh hitungan

Angka awal:

  • Harga rumah: Rp500 juta (batas atas yang diumumkan)
  • Uang muka: 10%, yaitu Rp50 juta (asumsi contoh)
  • Jumlah pinjaman: Rp450 juta
  • Jangka waktu pinjaman: 20 tahun atau 240 bulan
  • Bunga skema: 6% per tahun, dianggap tetap selama 20 tahun (asumsi, sumber belum menjelaskan)
  • Bunga pembanding: 9% per tahun (contoh, bukan bunga bank tertentu)
  • Penghasilan: Rp17 juta per bulan

Hitungannya:

  1. Bunga 6%: cicilan sekitar Rp3.223.940 per bulan. Selama 240 bulan, total bayar sekitar Rp773,7 juta. Bunganya sekitar Rp323,7 juta.
  2. Bunga 9%: cicilan sekitar Rp4.048.767 per bulan. Total bayar sekitar Rp971,7 juta. Bunganya sekitar Rp521,7 juta.
  3. Selisih cicilan: Rp824.827 per bulan. Selama 20 tahun, sekitar Rp198 juta.
  4. Porsi dari penghasilan Rp17 juta: sekitar 19,0% di bunga 6%, dan sekitar 23,8% di bunga 9%.

Cara mengecek ulang: Riil punya angka acuan KPR Rp500 juta selama 20 tahun dengan bunga 9%, yaitu cicilan sekitar Rp4.498.630. Pinjaman Rp450 juta adalah 90% dari Rp500 juta, jadi cicilannya 90% dari angka itu: sekitar Rp4.048.767. Hasilnya sama dengan hitungan nomor 2.

Apa yang belum jelas?

  • Belum ada aturan resmi. Semua angka di atas masih rencana yang diumumkan pejabat.
  • Batas Rp17 juta itu untuk penghasilan satu orang atau gabungan, sumber belum seragam.
  • Apakah bunga 6% berlaku tetap selama seluruh masa pinjaman, atau hanya beberapa tahun pertama, belum dijelaskan.
  • Batas harga rumah per wilayah belum ada. BPS baru akan dilibatkan untuk menghitungnya.
  • Anggarannya belum diumumkan. IPW meminta anggaran untuk skema ini ditambah, bukan diambil dari jatah rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang bunganya 5%.
  • Tanggal mulai di 2027 belum disebut.

Langkah praktis

  1. Kalau kamu sedang menimbang membeli rumah, catat rencana ini sebagai kemungkinan, bukan kepastian. Jangan membuat keputusan besar hanya karena angka 6% yang belum ada aturannya.
  2. Hitung cicilan rumah incaranmu pada dua tingkat bunga, misalnya 6% dan bunga yang ditawarkan bank saat ini, supaya kamu tahu besar selisihnya.
  3. Siapkan bukti penghasilan tetap, karena program ini menyasar pekerja berpenghasilan tetap.
  4. Hitung cicilan dengan angkamu sendiri di Kalkulator KPR Riil, lalu cek apakah cicilan itu masih aman dibanding penghasilan dan utang lain di Atur Utang Riil.

Sumber