Pemerintah mengumumkan pada 17 Oktober 2026 bahwa masa penahapan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk dan jasa diperpanjang hingga Oktober 2028. Untuk pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), batas penahapan bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan diperpanjang hingga 17 Oktober 2028. Jadwal sebelumnya akan mulai berlaku pada 18 Oktober 2026. Perubahan ini memberi waktu tambahan untuk menyiapkan dokumen dan anggaran, tetapi tidak menghapus kewajiban sertifikasi.

Apa yang berubah?

ANTARA melaporkan bahwa Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan perpanjangan melalui perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Pada 17 Oktober, pemerintah menyebut kesiapan pelaku usaha dan ekosistem halal sebagai pertimbangan. Kemenag juga menjelaskan tenggat UMK bergeser menjadi 17 Oktober 2028.

Perpanjangan mencakup beberapa kelompok produk dan jasa. Untuk UMK, cakupannya meliputi makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan. Sejumlah kategori lain, termasuk obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, produk kimiawi, produk rekayasa genetik, sebagian barang gunaan, dan produk tertentu dari luar negeri juga mendapat penyesuaian jadwal. Tenggat kategori lain tidak semuanya sama, sehingga pelaku usaha perlu memeriksa ketentuan untuk produknya.

Pengumuman ini bukan berarti semua produk tanpa sertifikat halal bebas dijual tanpa batas waktu. Pelaku usaha tetap perlu memastikan kategori produk, skala usaha, serta tanggal kewajiban yang berlaku. Perubahan aturan pelaksanaan juga perlu dipantau setelah teks resminya diterbitkan.

Apa dampak finansialnya bagi usaha kecil?

Bagi usaha kecil, perpanjangan mengurangi tekanan untuk mengurus semua kebutuhan pada minggu terakhir sebelum tenggat. Pemilik usaha mendapat waktu untuk memperbaiki data bahan, pemasok, proses produksi, dan dokumen yang diperlukan. Waktu tambahan juga memberi ruang untuk menyiapkan uang tanpa mengganggu pembelian bahan baku atau pembayaran pegawai.

Namun, perpanjangan bukan bukti bahwa biaya sertifikasi pasti turun atau semua pelaku usaha mendapat layanan gratis. Biaya dan proses bergantung pada jenis produk, jalur sertifikasi, kesiapan dokumen, serta program bantuan yang tersedia. Jangan membuat anggaran berdasarkan dugaan bahwa biaya tertentu pasti berlaku untuk semua usaha. Periksa informasi resmi BPJPH dan penyelenggara program sebelum membayar pihak ketiga.

Contoh rencana cadangan biaya

Anggap pemilik usaha ingin menyiapkan dana untuk dokumen, perbaikan proses, perjalanan, atau kebutuhan administrasi yang mungkin muncul. Angka berikut adalah target tabungan pribadi, bukan tarif resmi sertifikasi.

  • Target cadangan: Rp1.200.000
  • Waktu persiapan: 24 bulan
  • Setoran bulanan: Rp1.200.000 dibagi 24 = Rp50.000
  • Jika menyisihkan Rp100.000 per bulan, dana 24 bulan menjadi Rp2.400.000

Periksa ulang hitungan dengan perkalian sederhana. Rp50.000 dikali 24 bulan sama dengan Rp1.200.000. Jumlah tersebut membantu membagi kebutuhan dana menjadi setoran kecil, tetapi bukan perkiraan biaya wajib. Jika proses memerlukan dana lebih besar, pemilik usaha perlu menyesuaikan setoran atau mencari bantuan yang memenuhi syarat.

Gunakan alat Tabungan Riil untuk merencanakan target cadangan. Masukkan target, jumlah yang sudah tersedia, dan waktu yang ingin digunakan. Pisahkan dana ini dari uang belanja bahan baku, gaji, sewa, dan kebutuhan rumah tangga agar persiapan sertifikasi tidak mengganggu operasi harian.

Langkah setelah tenggat bergeser

  1. Catat kategori produk dan tanggal kewajiban yang berlaku untuk usaha.
  2. Periksa bahan baku, pemasok, proses produksi, dan dokumen yang perlu disiapkan.
  3. Hubungi kanal resmi BPJPH untuk mengetahui jalur sertifikasi dan ketersediaan bantuan.
  4. Buat daftar biaya yang relevan bagi usaha, lalu bedakan biaya pasti dari perkiraan.
  5. Siapkan dana secara bertahap dan simpan bukti pembayaran serta dokumen.
  6. Jangan menunggu hingga mendekati tenggat baru untuk memulai proses. Perubahan jadwal memberi waktu tambahan, bukan alasan mengabaikan persiapan.

Apa yang belum pasti?

Pada saat pengumuman 17 Oktober, pemerintah menyatakan perpanjangan akan dilakukan melalui perubahan PP Nomor 42 Tahun 2024. Pelaku usaha sebaiknya memeriksa teks aturan resmi dan petunjuk teknis setelah diterbitkan. Cakupan produk, tanggal untuk kategori tertentu, dan mekanisme pelaksanaan perlu dibaca dari ketentuan final.

Contoh tabungan dalam artikel hanya menunjukkan cara membagi target dana selama dua tahun. Angka Rp1,2 juta bukan biaya sertifikasi resmi dan bukan jaminan dana tersebut cukup. Pelaku usaha yang memenuhi syarat program gratis perlu memeriksa kuota dan ketentuannya. Perpanjangan mengubah waktu persiapan, bukan menggantikan kewajiban mematuhi aturan.

Pelaku usaha juga perlu menanyakan apakah ada program fasilitasi sertifikasi gratis yang masih membuka pendaftaran. Simpan bukti kelayakan dan jadwal layanan. Jangan membayar perantara sebelum memastikan kewenangan penyedia layanan, rincian biaya, dan bukti pembayaran resmi.

Pelaku usaha juga perlu menanyakan apakah ada program fasilitasi sertifikasi gratis yang masih membuka pendaftaran. Simpan bukti kelayakan dan jadwal layanan. Jangan membayar perantara sebelum memastikan kewenangan penyedia layanan, rincian biaya, dan bukti pembayaran resmi.

Sumber

  • ANTARA, 17 Oktober 2026, pengumuman perpanjangan penahapan sertifikasi halal hingga 2028.
  • Kementerian Agama, 17 Oktober 2026, penjelasan perubahan tenggat bagi UMK.
  • BPJPH, informasi tahapan wajib halal dan kategori produk.