Pemerintah menanggung seluruh PPN tiket pesawat domestik kelas ekonomi untuk penerbangan 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027. Dalam contoh resmi di lampiran aturan, tiket dengan tarif dasar Rp790.000 dan fuel surcharge (biaya tambahan bahan bakar) Rp121.600 punya PPN Rp100.276. Jumlah itu tidak perlu kamu bayar kalau tanggal beli dan tanggal terbangnya masuk periode. Untuk keluarga empat orang pulang-pergi dengan harga serupa, hematnya sekitar Rp802.000. Pada 26 Oktober, Kementerian Perhubungan memperkirakan harga tiket turun 11 sampai 13 persen.

Apa yang diatur

Aturannya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 12 Oktober 2026. CNBC Indonesia melaporkan isinya pada 21 Oktober. Poin yang paling penting untuk penumpang:

  • Yang ditanggung: PPN atas tarif dasar tiket dan fuel surcharge
  • Besarnya: 100% dari PPN terutang
  • Jenis penerbangan: angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, kelas ekonomi
  • Tanggal beli tiket: 20 Oktober 2026 sampai 10 Januari 2027
  • Tanggal terbang: 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027

Menurut CNBC Indonesia, biaya tambahan seperti bagasi ekstra dan pemilihan kursi tidak termasuk. PPN atas layanan itu tetap dipungut dari penumpang.

Yang dikatakan Kemenhub

CNN Indonesia, mengutip Detik Finance, melaporkan pernyataan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F Laisa, pada Senin, 26 Oktober. Ia memperkirakan harga tiket turun 11 sampai 13 persen. Stimulus yang disiapkan untuk PPN ditanggung pemerintah ini Rp722 miliar.

Lukman menegaskan diskon hanya untuk penerbangan domestik kelas ekonomi. Ia juga menyebut kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan maskapai, dan Kemenhub berharap maskapai patuh.

Kenapa 11 persen PPN tidak sama dengan diskon 11 persen

Ini bagian yang sering bikin bingung. Di contoh PMK, PPN Rp100.276 adalah 11 persen dari Rp911.600, yaitu tarif dasar ditambah fuel surcharge.

Tetapi harga yang kamu lihat sebelum ada insentif adalah Rp911.600 ditambah PPN, yaitu Rp1.011.876. Kalau PPN dihapus, harga itu turun Rp100.276. Dibanding Rp1.011.876, penurunannya sekitar 9,9 persen, bukan 11 persen.

Jadi dari PPN saja, bagian tiket yang kena pajak turun sekitar 9,9 persen. Perkiraan Kemenhub sebesar 11 sampai 13 persen lebih besar dari itu. Sumber yang kami buka tidak merinci komponen lain yang membuat penurunannya lebih besar, jadi Riil tidak bisa memastikan sisanya dari mana.

Contoh hitungan untuk satu keluarga

Contoh ini memakai angka tiket dari lampiran PMK, dikutip CNBC Indonesia. Harga tiket nyata di rute dan tanggal pilihanmu bisa berbeda.

  • Penumpang: 4 orang
  • Perjalanan: pulang-pergi, jadi 8 tiket sekali jalan
  • Tarif dasar per tiket: Rp790.000
  • Fuel surcharge per tiket: Rp121.600
  • PPN per tiket (11%): Rp100.276
  • Bagasi tambahan, contoh: Rp300.000 untuk seluruh keluarga
  • Asumsi: tarif semua tiket sama, dan PPN bagasi tambahan juga 11%

Langkahnya:

  1. Harga yang kena pajak per tiket: Rp790.000 + Rp121.600 = Rp911.600.
  2. PPN per tiket: Rp911.600 x 11% = Rp100.276.
  3. PPN yang ditanggung pemerintah untuk 8 tiket: 8 x Rp100.276 = Rp802.208.
  4. PPN bagasi tambahan yang tetap kamu bayar: Rp300.000 x 11% = Rp33.000.

Cek ulang dengan cara lain: total tarif dasar dan fuel surcharge untuk 8 tiket adalah 8 x Rp911.600 = Rp7.292.800. Sebelas persen dari angka itu Rp802.208. Hasilnya sama.

Jadi dalam contoh ini, keluarga empat orang tidak perlu membayar sekitar Rp802.000 PPN, tetapi tetap membayar Rp33.000 PPN untuk bagasi tambahannya.

Hati-hati dengan tanggal

Dua syarat tanggal harus sama-sama terpenuhi. Tiketnya dibeli mulai 20 Oktober 2026, dan penerbangannya pada 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027.

Kalau kamu terbang 21 Desember atau pulang 11 Januari, penerbangan itu berada di luar periode yang ditulis dalam aturan. Jadi jangan menganggap seluruh perjalanan otomatis bebas PPN. Cek tanggal setiap penerbangan.

Yang tidak dikatakan sumber ini

  • Sumber tidak menjamin harga tiket di aplikasi akan lebih murah dibanding hari biasa. Harga akhir tetap tergantung tarif yang dipasang maskapai.
  • Kemenhub memberi perkiraan 11 sampai 13 persen. Itu perkiraan, bukan potongan pasti untuk setiap tiket.
  • Contoh yang dikutip CNBC Indonesia hanya menyebut tarif dasar, fuel surcharge, bagasi ekstra, dan pemilihan kursi. Komponen lain di tiketmu, kalau ada, tidak dihitung di atas.
  • CNBC Indonesia menulis bahwa maskapai wajib melaporkan transaksi ini ke Direktorat Jenderal Pajak paling lambat 31 Maret 2027, dan kalau tidak, fasilitasnya tidak diberikan. Sumber tidak menjelaskan apa akibatnya bagi penumpang.
  • Aturan ini hanya untuk kelas ekonomi domestik. Penerbangan internasional dan kelas bisnis tidak termasuk.

Langkah praktis

Sebelum membayar, buka rincian harga di aplikasi atau situs maskapai. Cari baris PPN untuk tarif dasar dan fuel surcharge. Kalau tanggal terbangmu masuk periode, baris itu seharusnya tidak dibebankan padamu. Kalau masih muncul, tanyakan ke maskapai atau agen sebelum bayar.

Bandingkan juga total biaya perjalanan, bukan hanya harga tiket. Bagasi, pilih kursi, transportasi ke bandara, dan penginapan tetap kamu bayar penuh. Kamu bisa mengecek apakah sebuah potongan benar-benar menghemat uang di Cek promo, dan menghitung total biaya liburanmu di Biaya ikut tren.

Sumber

  • CNBC Indonesia, 21 Oktober 2026: isi PMK 77/2026, komponen yang ditanggung, tanggal beli dan terbang, contoh hitungan di lampiran, biaya yang tetap kena PPN, dan kewajiban lapor maskapai.
  • CNN Indonesia, 27 Oktober 2026: perkiraan Kemenhub harga tiket turun 11 sampai 13 persen, stimulus Rp722 miliar, dan batas kelas ekonomi domestik.
  • Akurat.co, 23 Oktober 2026: ringkasan tanggal beli, tanggal terbang, dan dasar hukum PMK 77/2026.