Mulai 1 Oktober 2026, empat penyelenggara marketplace yang ditunjuk pemerintah mulai memungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari transaksi pedagang dalam negeri. Tarifnya 0,5 persen dari omzet yang menjadi dasar pungutan, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Untuk penjual dengan omzet marketplace Rp50.000.000 dalam sebulan, contoh potongannya Rp250.000. Uang yang masuk ke saldo penjual berkurang sebesar potongan tersebut sebelum biaya platform dan pengeluaran usaha lain. Ini perubahan cara pemungutan pajak, bukan jenis pajak baru.
Apa yang mulai berlaku pada 1 Oktober?
Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan pada 1 Oktober 2026 bahwa pemungutan mulai berjalan melalui empat penyelenggara yang ditunjuk. Ketentuan dasarnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025. Pemerintah sebelumnya memberi masa penyesuaian, lalu mempercepat pelaksanaan setelah mengevaluasi kesiapan sistem dan administrasi.
Pungutan dilakukan saat transaksi dibayar melalui marketplace. Penjual perlu membedakan omzet, laba, biaya platform, dan uang bersih yang diterima. Omzet adalah nilai penjualan sebelum biaya usaha. Laba adalah sisa setelah biaya barang dan biaya usaha dikurangkan. Tarif 0,5 persen tidak dihitung dari laba.
Siapa yang dipungut dan siapa yang dikecualikan?
DJP menyebut pedagang orang pribadi dengan omzet usaha sampai Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak tidak dipungut melalui marketplace selama menyerahkan surat pernyataan sesuai ketentuan. Surat tersebut perlu mencakup omzet yang dihitung untuk satu wajib pajak, bukan satu toko saja. Jika seseorang memiliki beberapa toko online dan toko offline, omzet usaha yang relevan perlu dihitung secara gabungan.
Penjual yang omzetnya sudah melewati Rp500 juta perlu memberi tahu marketplace melalui surat pernyataan bermeterai sesuai format yang ditentukan. FAQ DJP menjelaskan pemberitahuan disampaikan paling lambat akhir bulan saat omzet melewati batas. Contoh resmi DJP menunjukkan pemungutan mulai bulan berikutnya setelah pemberitahuan omzet di atas batas disampaikan.
Jadi, penjual kecil sebaiknya tidak mengandalkan perkiraan sendiri atau hanya melihat omzet dari satu akun. Periksa ketentuan terbaru dan status dokumen di setiap marketplace. Surat pernyataan yang belum masuk berisiko membuat potongan tetap berjalan meski penjual merasa memenuhi syarat pengecualian.
Contoh hitungan untuk omzet Rp50 juta
Contoh ini menggambarkan penjual orang pribadi dengan omzet gabungan tahunan di atas Rp500 juta, sehingga masuk mekanisme pemungutan.
- Omzet penjualan bulan ini: Rp50.000.000
- Tarif pemungutan: 0,5 persen
- Potongan PPh Pasal 22: Rp50.000.000 x 0,5 persen = Rp250.000
- Sisa setelah pungutan, sebelum biaya platform dan biaya usaha lain: Rp49.750.000
Pengecekan ulangnya sederhana. Setiap Rp1.000.000 omzet menghasilkan potongan Rp5.000 pada tarif 0,5 persen. Lima puluh kelompok Rp1 juta menghasilkan Rp250.000. Hasilnya sama dengan hitungan pertama.
Jika laba kotor sebelum biaya lain hanya Rp7.500.000, potongan Rp250.000 setara 3,33 persen dari angka laba kotor tersebut. Contoh ini menunjukkan mengapa penjual perlu melihat omzet dan laba secara terpisah. Tarif 0,5 persen terlihat kecil, tetapi dasar hitungnya adalah omzet, bukan sisa keuntungan.
PPh yang dipungut melalui marketplace dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau bagian dari pelunasan PPh Final sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, jangan langsung mencatat seluruh potongan sebagai biaya yang hilang. Simpan bukti pungut dan cocokkan dengan kewajiban pajak ketika membuat laporan.
Apa yang perlu dilakukan penjual sekarang?
- Gabungkan catatan omzet dari semua kanal penjualan yang relevan, termasuk toko offline.
- Periksa apakah omzet tahunan masih sampai Rp500 juta atau sudah melewati batas.
- Jika memenuhi pengecualian, kirim surat pernyataan melalui mekanisme marketplace dan simpan bukti pengiriman.
- Jika melewati batas, kirim pernyataan sesuai format dan tenggat yang ditetapkan DJP.
- Cocokkan laporan transaksi, potongan, biaya platform, biaya barang, dan saldo yang benar-benar masuk.
- Sisihkan bukti pungut untuk pencatatan pajak. Jangan memakai seluruh saldo penjualan sebelum biaya usaha dan kewajiban pajak diperiksa.
Riil tidak menghitung kewajiban pajak pribadimu. Gunakan alat Atur Utang Riil untuk meninjau kewajiban rutin dan ruang uang bulanan setelah pengeluaran utama. Untuk pajak, tetap ikuti petunjuk DJP atau minta bantuan petugas pajak jika kondisi usahamu tidak sederhana.
Apa yang tidak dijelaskan oleh angka 0,5 persen?
Angka contoh di atas bukan tagihan pajak final untuk setiap penjual. Hasil akhirnya bergantung pada status wajib pajak, omzet gabungan, dokumen yang diserahkan, jenis transaksi, dan aturan pajak yang berlaku. Penjual dengan omzet sampai Rp500 juta yang sudah menyerahkan surat pernyataan memiliki perlakuan berbeda. Biaya layanan marketplace, pengembalian barang, diskon, dan biaya operasional juga tidak masuk dalam contoh hitungan sederhana ini.
DJP menegaskan kebijakan tersebut mengubah mekanisme pemungutan, bukan menciptakan pajak baru. Potongan yang terlihat pada saldo tetap penting untuk modal kerja. Pastikan catatan penjualan dan bukti pungut tersimpan agar uang yang diterima, pajak yang diperhitungkan, dan laba usaha tidak tercampur.
Sumber
- Direktorat Jenderal Pajak, 1 Oktober 2026, pemungutan PPh Pasal 22 marketplace mulai dilaksanakan.
- Direktorat Jenderal Pajak, FAQ pemungutan PPh oleh marketplace, ketentuan omzet Rp500 juta dan surat pernyataan.