Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak akan berlaku pada Januari 2027. Ia menyampaikannya Kamis, 5 November 2026, karena pembahasan aturannya belum selesai. Artinya, kalau tidak ada perubahan lain, gajimu pada awal 2027 masih dihitung dengan PTKP yang sekarang, Rp54 juta setahun untuk lajang tanpa tanggungan. Untuk contoh resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan penghasilan bersih Rp5 juta per bulan, pajaknya tetap Rp300.000 setahun, atau sekitar Rp25.000 per bulan.

Apa yang dikatakan pemerintah

Menurut ANTARA dan DDTCNews, ini pernyataan Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, 5 November 2026:

  • Kenaikan PTKP akan diberlakukan tahun depan, tetapi pembahasannya belum selesai.
  • Aturan baru tidak akan berlaku di Januari 2027. "Mungkin setelah Januari", katanya.
  • Saat ditanya apakah berlaku pertengahan 2027, Airlangga menjawab waktunya masih harus dipertimbangkan dan dievaluasi kabinet, menurut DDTCNews.

Sebelumnya, pada 2 November 2026, Airlangga menyebut kenaikan PTKP masih dibahas untuk program 2027. ANTARA mencatat pemerintah sedang menghitung dampaknya ke daya beli, termasuk pilihan menyesuaikan PTKP dengan upah minimum provinsi. DDTCNews menulis Airlangga pernah menyebut kenaikan PTKP akan mempertimbangkan inflasi dan upah minimum kabupaten/kota. Jadi patokannya juga belum pasti.

Sampai artikel ini ditulis, pemerintah belum menyebut berapa angka PTKP yang baru.

PTKP itu apa, dengan bahasa sederhana

PTKP adalah bagian penghasilan setahun yang tidak dikenai pajak. Pajak penghasilan baru dihitung dari sisa penghasilan setelah dikurangi PTKP. Sisa ini disebut penghasilan kena pajak.

Besaran PTKP sekarang mengikuti PMK 101/PMK.010/2016, menurut DDTCNews:

  • Rp54 juta setahun untuk wajib pajak sendiri
  • Tambahan Rp4,5 juta kalau sudah menikah
  • Tambahan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan, paling banyak 3 orang

Lalu, menurut laman DJP, penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta setahun dikenai tarif 5%. Di atas itu, tarifnya lebih tinggi.

Contoh hitungan dari DJP

Contoh ini diambil dari laman DJP (4 Januari 2023) tentang gaji Rp5 juta. DJP menganggap seluruh gaji itu sebagai penghasilan bersih, supaya hitungannya sederhana.

Angka awal:

  • Status: lajang tanpa tanggungan
  • Penghasilan bersih: Rp5.000.000 per bulan, atau Rp60.000.000 setahun
  • PTKP: Rp54.000.000 setahun
  • Tarif: 5% untuk penghasilan kena pajak sampai Rp60 juta

Langkah hitungannya:

  1. Penghasilan kena pajak: Rp60.000.000 dikurangi Rp54.000.000 = Rp6.000.000.
  2. Pajak setahun: Rp6.000.000 x 5% = Rp300.000. Rata-rata Rp25.000 per bulan.
  3. Contoh kondisi, bukan angka resmi: setiap kenaikan PTKP Rp1.000.000 mengurangi penghasilan kena pajak Rp1.000.000. Untuk orang yang kena tarif 5%, pajaknya turun Rp50.000 setahun.
  4. Kalau PTKP naik Rp6.000.000 atau lebih, penghasilan kena pajak pada contoh ini menjadi nol. Pajaknya turun dari Rp300.000 menjadi Rp0 setahun.
  5. Sekarang bandingkan dengan pekerja yang menikah dan punya 1 anak tanggungan, dengan penghasilan bersih sama Rp60.000.000 setahun. PTKP-nya Rp54.000.000 + Rp4.500.000 + Rp4.500.000 = Rp63.000.000. Angka ini sudah lebih besar dari penghasilannya, jadi pajaknya sudah Rp0. Kenaikan PTKP tidak mengubah apa pun untuk orang ini.

Cek ulang dengan cara lain: Rp25.000 x 12 bulan = Rp300.000. Sama dengan langkah 2.

Langkah 5 menunjukkan hal yang sering terlewat. Kenaikan PTKP hanya terasa bagi orang yang selama ini memang membayar pajak penghasilan. Makin besar penghasilan, makin besar juga tarif yang berlaku, jadi rupiah yang dihemat dari kenaikan PTKP bisa berbeda untuk tiap orang.

Kenapa "tidak di Januari" penting

Kalau kamu berharap gaji bersih naik di awal tahun karena PTKP, pernyataan 5 November membuat harapan itu belum bisa dipakai untuk anggaran Januari 2027. Laman DJP tahun 2023 juga menulis bahwa UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan tidak mengubah PTKP, tetap Rp54 juta setahun.

Ini juga berbeda dengan rencana lain yang pernah ditulis Riil, yaitu rencana insentif PPh 21 untuk pekerja bergaji di bawah Rp10 juta. Insentif mengatur siapa yang menanggung pajak. PTKP mengatur berapa penghasilan yang tidak dikenai pajak. Keduanya masih menunggu aturan.

Yang tidak dikatakan sumber

  • Berapa angka PTKP yang baru. Belum diumumkan.
  • Tanggal pasti mulai berlaku. Yang ada baru "setelah Januari", tanpa bulan.
  • Apakah kalau berlaku di tengah tahun, perhitungannya berlaku untuk seluruh 2027 atau hanya sisa bulan.
  • Apakah tambahan untuk menikah dan tanggungan ikut naik.
  • Contoh DJP memakai gaji sebagai penghasilan bersih. Di slip gaji sebenarnya ada pengurang lain, jadi pajakmu bisa lebih kecil. Potongan bulanan di slip gaji juga bisa tidak sama dengan rata-rata Rp25.000, karena cara potong bulanan diatur tersendiri. Contoh di atas adalah pajak setahun.

Langkah praktis

  1. Susun anggaran awal 2027 dengan gaji bersih yang kamu terima sekarang, bukan dengan perkiraan tambahan dari PTKP.
  2. Cek status pajakmu di bagian kepegawaian, misalnya lajang tanpa tanggungan atau menikah dengan satu anak. Status yang salah membuat potongan pajak salah.
  3. Simpan slip gaji dan bukti potong pajak. Saat aturan baru keluar, kamu bisa membandingkan potongan sebelum dan sesudahnya.
  4. Kalau kamu berencana mengambil cicilan baru dengan harapan gaji bersih naik karena PTKP, tunda dulu sampai aturannya jelas.

Untuk melihat berapa cicilan yang masih aman dengan gaji bersihmu sekarang, pakai Atur Utang.

Sumber