Sebagian sanksi administrasi pajak dapat dikurangi hingga 100% melalui Program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dengan periode utama 8 Oktober sampai 31 Desember 2026. Jika sanksi yang memenuhi syarat bernilai Rp2.000.000 dan wajib pajak menyelesaikan kewajiban sesuai kategorinya sebelum tenggat, potensi penghematannya mencapai Rp2.000.000. Pokok pajak tetap harus dibayar. Fasilitas ini tidak otomatis berlaku untuk semua tagihan dan tidak berarti seluruh sanksi setiap wajib pajak hilang.
Apa yang diumumkan DJP
Direktorat Jenderal Pajak menyediakan halaman khusus yang menjelaskan kebijakan PSA setelah terbitnya PMK Nomor 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026. Keputusan Dirjen Pajak tersebut berlaku sejak 8 Oktober 2026. Pada 30 Oktober, Kontan kembali menyoroti fasilitas bagi peserta Program Pengungkapan Sukarela yang memiliki harta belum atau kurang diungkap. Perhatian pada program ini relevan karena periode pengurangan utama masih berlangsung dan batas akhir tahun semakin dekat.
Kebijakan tersebut mencakup beberapa kelompok sanksi. Di antaranya denda keterlambatan pelaporan SPT, bunga atas kurang bayar setelah pembetulan SPT, bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran, dan sanksi tertentu yang muncul dari pemeriksaan atau penagihan. Setiap kelompok memiliki syarat pembayaran dan periode pengurangan berbeda. Membaca satu angka pengurangan tanpa memeriksa jenis surat dan dasar sanksi berisiko membuat perkiraan yang salah.
Kategori yang berpotensi mendapat pengurangan penuh
Pada kelompok pengawasan, DJP menyebut sanksi tertentu terkait keterlambatan pelaporan SPT, pembetulan SPT berstatus kurang bayar, dan keterlambatan pembayaran dapat dikurangi 100% jika kewajiban dilaporkan atau dibetulkan dalam periode 8 Oktober sampai 31 Desember 2026. Untuk kategori basis data perpajakan, ketentuan juga mencakup SPT Tahunan sampai tahun pajak 2025 dan SPT Masa sampai September 2026 yang berstatus kurang bayar, jika disampaikan secara sukarela pada periode tersebut.
Pengurangan penuh bukan berarti pokok pajak dihapus. Wajib pajak tetap perlu menghitung dan membayar pajak terutang sesuai ketentuan. Fasilitas berfokus pada sanksi administrasi yang memenuhi syarat. Beberapa kategori lain memiliki cara berbeda, termasuk pengurangan 90% jika wajib pajak membayar bagian tertentu dari sanksi. Jangan menyamakan semua kategori hanya karena berada dalam satu program.
Tenggat dan perubahan besaran pengurangan
Untuk kategori tertentu yang memiliki ketentuan bertahap, DJP mencantumkan pengurangan 100% untuk periode 8 Oktober sampai 31 Desember 2026. Jika penyelesaian dilakukan pada 1 Januari sampai 31 Maret 2027, pengurangan menjadi 50%. Pada 1 April sampai 30 Juni 2027, pengurangan menjadi 25%. Tanggal penyampaian SPT, pembetulan, dan pelunasan menjadi bagian penting dari perhitungan.
Kategori lain tidak memakai jadwal yang sama. Beberapa sanksi dapat memperoleh pengurangan 90% dengan pembayaran 10% dari sanksi paling lambat 31 Desember 2026. Untuk kasus lain, ketentuan pembayaran dan waktu penerbitan surat tagihan menentukan persentase. Peserta Program Pengungkapan Sukarela yang memiliki harta belum atau kurang diungkap juga memiliki aturan khusus. Halaman DJP mencantumkan pengurangan 50% atau 25% berdasarkan waktu pembayaran pokok pajak setelah surat ketetapan diterbitkan. Karena itu, cek kategori sebelum menganggap tenggat 31 Desember memberikan penghapusan penuh.
Contoh hitungan penghematan
Misalkan kamu memiliki sanksi administrasi Rp2.000.000 yang termasuk kategori dengan pengurangan 100%, dan seluruh syarat dipenuhi pada periode utama. Nilai sanksi yang dihemat adalah Rp2.000.000. Jika kategori yang sama diselesaikan pada periode dengan pengurangan 50%, nilai penghematan menjadi Rp1.000.000 dan sisa sanksi Rp1.000.000. Contoh ini menunjukkan pengaruh persentase pengurangan. Pokok pajak tidak termasuk dalam penghematan tersebut.
- Sanksi administrasi ilustratif: Rp2.000.000.
- Pengurangan pada periode utama untuk kategori yang memenuhi syarat: 100%.
- Sanksi yang dihemat: Rp2.000.000.
- Pokok pajak: tetap dibayar sesuai ketentuan.
- Biaya jasa konsultan atau biaya lain: tidak dihitung.
Jika sanksi kamu masuk kategori 90%, sisa yang perlu dibayar bukan nol. Pada sanksi Rp2.000.000, pengurangan 90% setara Rp1.800.000 dan bagian sanksi yang tersisa Rp200.000, dengan asumsi syarat pembayaran 10% dipenuhi. Catat jumlah yang benar-benar dihemat setelah mendapat konfirmasi dari DJP. Kamu bisa memasukkan jumlah tersebut sebagai target saldo pada alat Tabungan Riil, tetapi alat tersebut tidak menentukan kelayakan pajak.
Langkah sebelum mengajukan fasilitas
Pertama, baca surat tagihan, surat ketetapan, atau catatan SPT untuk mengetahui jenis sanksi. Kedua, cocokkan tanggal surat dan tanggal pembayaran dengan kategori pada halaman resmi DJP. Ketiga, pastikan pokok pajak yang diwajibkan sudah dihitung dengan benar. Keempat, simpan bukti pelaporan dan pembayaran. Jika kategori atau dasar aturan tidak jelas, tanyakan kepada kantor pajak tempat kamu terdaftar atau tenaga pajak yang memahami kasus tersebut.
Jangan mengirim data identitas, kata sandi, atau kode verifikasi kepada pihak yang menawarkan penghapusan otomatis. DJP menyatakan fasilitas diberikan menurut ketentuan dan persyaratan, bukan karena seseorang membayar perantara. Pastikan setiap permohonan memakai saluran resmi. Jangan menganggap sanksi yang sudah dibayar akan dikembalikan. Ketentuan program membedakan sanksi yang belum dibayar, pokok pajak, dan jenis surat yang menjadi dasar penagihan.
Batas dan pengecualian
Halaman DJP memuat banyak kategori dan ketentuan. Ada kelompok yang mensyaratkan pelaporan sukarela, ada yang mensyaratkan pelunasan pokok, dan ada yang hanya mengurangi sebagian sanksi. Sanksi untuk peserta Program Pengungkapan Sukarela atas harta yang belum atau kurang diungkap memiliki mekanisme tersendiri. Jangan memakai contoh penghapusan 100% untuk kasus tersebut tanpa memeriksa bagian yang tepat pada aturan.
Artikel Kontan pada 30 Oktober membahas kelompok peserta Program Pengungkapan Sukarela secara khusus. Itu bukan bukti bahwa setiap peserta otomatis mendapat penghapusan penuh. Persentase dan waktu pembayaran mengikuti jenis surat ketetapan dan ketentuan yang berlaku. Jika kamu tidak yakin kelompok mana yang sesuai, minta penjelasan kantor pajak sebelum membuat pembayaran.
Batas informasi
Dasar kebijakan adalah PMK 71 Tahun 2026 dan KEP-239/PJ/2026. Halaman DJP merinci ruang lingkup, syarat, dan periode setiap kelompok. DJP Jakarta Barat mengingatkan tenggat 31 Desember pada 22 Oktober 2026. Kontan pada 30 Oktober melaporkan fasilitas bagi peserta Program Pengungkapan Sukarela. Contoh Rp2.000.000 adalah simulasi, bukan nilai sanksi yang berlaku untuk setiap wajib pajak.
Periksa aturan yang berlaku untuk surat dan jenis sanksimu. Artikel ini bukan penetapan resmi atas kelayakan atau jumlah pengurangan pajak.